Bersedia Memulai Kerja Sama dengan Kopassus

JAKARTA – Pemerintah Amerika Serikat (AS) menyatakan puas terhadap reformasi di tubuh TNI yang dilakukan sepuluh tahun terakhir. AS juga merasa senang atas profesionalisme TNI yang berkelanjutan serta penanganan isu hak asasi manusia (HAM). Karena itu, AS bersedia memulai kerja sama keamanan yang terukur dan secara bertahap dengan Kopassus (Komando Pasukan Khusus) TNI-AD.

Pernyataan itu diungkapkan Menteri Pertahanan AS Robert Michael Gates setelah bertemu dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) di Kantor Presiden, Jakarta, kemarin (22/7). Pertemuan itu juga dihadiri Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dan Menko Polhukam Djoko Suyanto.

Gates kepada SBY mengungkapkan langkah-langkah awal yang diambil pemerintah AS secara hukum terkait dengan kerja sama militer. Hal itu dilakukan tanpa mengurangi pentingnya HAM dan pertanggungjawabannya. ”Lebih jauh, kemampuan kami mengembangkan langkah-langkah awal itu akan bergantung kepada pelaksanaan berkelanjutan dari reformasi di Kopassus dan TNI sebagai satu kesatuan,” papar Gates.

Gates memandang kerja sama militer AS dengan Indonesia merupakan perkembangan yang cukup signifikan. ”Kami berharap, ke depan dapat bekerja sama lebih erat dengan TNI. Sekarang Menteri Purnomo dan saya harus mendiskusikan ini dan hal-hal lain,” kata Gates.

Secara umum, Gates mengatakan, diskusi dengan Presiden SBY kemarin membahas berbagai isu bilateral, regional, dan keamanan global. Kerja sama di bidang militer dengan Indonesia akan dilakukan untuk memajukan kepentingan bersama di antara dua negara.

Gates adalah menteri pertahanan ke-22 AS yang menjabat sejak 18 Desember 2006 pada era Presiden George W. Bush (menggantikan Donald Rumsfeld). Sebelum menjadi Menhan, dia adalah presiden Texas A&M University yang merupakan perguruan tinggi terbesar ketujuh di AS. Gates pernah menjabat direktur Central Intelligence Agency atau CIA (Badan Intelijen AS) pada 1991-1993.

Dia dua kali dinominasikan sebagai direktur CIA. Pencalonan pertama terjadi pada awal 1987. Tetapi, saat itu dia mundur setelah Senat AS mempersoalkan kontroversi soal peran dan keterlibatannya dalam masalah kontra Iran (skandal penjualan senjata AS ke Iran, Red).

Dalam pertemuan itu, SBY menyambut baik sikap AS yang melunak dan siap menormalisasi hubungan dengan TNI, khususnya Kopassus. Hubungan dan kerja sama militer di antara dua negara merenggang sejak 1998 setelah ada dugaan pelanggaran HAM oleh TNI (Kopassus).

SBY kepada Gates menjelaskan bahwa Indonesia sudah menjalankan reformasi di tubuh TNI. ”Presiden tadi menyampaikan dalam pertemuan bahwa beliau itu militer. Beliau dulu ikut menyusun blueprint reformasi TNI,” kata Menhan Purnomo Yusgiantoro menirukan ucapan SBY.

Presiden, kata Purnomo, juga memberikan jaminan bakal mengawal jalannya reformasi di tubuh militer Indonesia. Sebagai salah seorang penyusun blueprint reformasi TNI, SBY memastikan tidak akan membiarkan reformasi itu tidak berjalan atau terlaksana. ”Beliau memastikan sendiri akan mengawal reformasi TNI. Itu pernyataan luar biasa sekali karena datang dari presiden,” jelas Purnomo.

Menurut Purnomo, kepercayaan itu penting. Saat ini Indonesia mulai mendapatkan kepercayaan besar dalam banyak forum menteri pertahanan di berbagai kawasan. Salah satu di antaranya, Indonesia bakal menjadi chairman dalam East Asian Summit (EAS) di Hanoi, Vietnam, pada 31 Oktober mendatang. Menhan AS Robert Michael Gates memastikan akan hadir dalam forum itu.

Setelah menemui SBY, Menhan AS Robert Gates berkunjung ke Kantor Kementerian Pertahanan. Gates datang sekitar pukul 15.15. Dia disambut Menteri Pertahanan Purnomo Yusgiantoro dengan upacara kehormatan.

Mereka lantas berbincang se­cara tertutup di Aula Sudirman, kompleks Kementerian Perta­hanan. Ikut dalam dialog itu, Panglima TNI Djoko Santoso dan Wakil Menhan Letjen Sjafrie Sjamsoeddin.

Setelah pertemuan sekitar 15 me­nit, Gates keluar dengan di­iringi protokolnya. Dengan alas­an ke­terbatasan waktu dan keamanan, mantan perwira CIA itu tidak ber­sedia ketika diminta untuk memberikan keterangan pers. Gates hanya lewat dan melambai kepada belasan wartawan dan fotografer yang menunggu di lorong.

Setelah Gates pergi dari kom­pleks Kemhan, Menhan menje­las­kan beberapa poin strategis yang dibicarakan. “Khusus untuk Kopassus ini, istilahnya kalau per­kawinan, kita belum honey moon. Jadi, masih tahap awal-awal pinangan lah,” katanya.

Panglima TNI Djoko Santoso berterima kasih kepada AS yang bersedia melakukan normalisasi hubungan dengan Kopassus. “Bagi kami di TNI, permasalahan HAM di Kopassus sudah selesai lama sekali,” katanya. Agar para prajurit di lapangan memahami hak asasi manusia, panglima sudah membuat buku panduan. “Kami juga rutin menyelenggarakan diklat HAM untuk para perwira,” tuturnya. (sof/rdl/c4/c7/dwi/iro)
Sumber : Jawapos

Dahlan Iskan

Jakarta – Direktur Utama PT PLN (Persero) Dahlan Iskan mengaku sampai begadang meninjau perbaikan Pembangkit Listrik Tenaga Gas Uap (PLTGU) Muara Karang. Ini dilakukan agar listrik di Jakarta kembali normal dan tidak ada gangguan lagi.

Dahlan mengatakan, dari 2 trafo yang meledak, akhirnya keduanya sudah menyala kembali pukul 03.25 WIB subuh tadi. Dengan begitu daerah Muara Karang, Pluit, dan sekitarnya sudah bisa teraliri listrik kembali.

“Trafo di Muara Karang sudah normal semua, ada 2 yang meledak, yang satu sudah mulai bekerja jam 01.30 WIB dan trafo kedua jam 03.25 WIB, saya ikut nungguin di lokasi,” ujar Dahlan saat ditemui di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta, Jumat (23/7/2010).

Dikatakan Dahlan, dari pasokan listrik sebesar 80 MVA yang hilang, pagi ini sudah seluruhnya menyala dan dia bisa memastikan tidak akan ada masalah pemadaman lagi di area Jakarta.

“Pagi ini sudah pulih total semua, saya pastikan tidak ada masalah lagi, karena CT (current transformer) yang meledak semua sudah dibenarkan, semua sudah beroperasi dan tidak ada masalah,” tukasnya.

Seperti diketahui, trafo di PLTGU Muara Karang mengalami kerusakan sejak Rabu pagi. Ini membuat 12% wilayah Jakarta mengalami pemadaman listrik.
(dnl/qom)
sumber:Detik

Polisi dan KPK diminta sampai 9 Agustus menunjukkan kinerja soal kasus Century.

VIVAnews - Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Anis Matta menegaskan, Tim Pengawas Kasus Century DPR akan terus memantau perkembangan penyelidikan hukum terkait kasus Bank Century. Dalam waktu dekat, parlemen akan menguji silang kerja tiga lembaga penegak hukum menyelidiki kasus Century ini.

“Kasus Century tidak mati atau mati suri,” kata Anis Matta dalam konferensi pers usai rapat Tim Pengawas Century di Gedung DPR RI, Senayan, Jakarta, Rabu 21 Juli 2010.

Anis yang memimpin jalannya rapat — menggantikan Ketua DPR Marzuki Alie yang sedang dinas ke luar negeri — menyatakan bahwa rapat Timwas kali ini menyepakati agenda kerja mendatang. Dua agenda yang disepakati yakni cross examination (uji silang) terhadap progress report lembaga penegak hukum terkait investigasi kasus Century dan rencana mengundang pihak-pihak yang terkait dengan asset recovery (pemulihan aset) Bank Century.

“Pada tanggal 28 Juli, kami akan mengundang para pihak yang bertanggung jawab dan punya otoritas atas asset recovery Century, kemungkinan termasuk Menteri Hukum dan Menteri Koordinator Ekonomi,” ujar Ketua Tim Kecil Timwas Century Mahfudz Siddiq. Ia mengatakan, Timwas ingin meyakinkan apakah dana Century yang sudah diblokir benar-benar bisa dikembalikan.

“Selanjutnya pada tanggal 25 Agustus, kami akan melakukan cross examination atas progress report dari tiga lembaga penegak hukum, yaitu kepolisian, kejaksaan, dan KPK,” kata Mahfudz lagi.

Uji silang di sini, jelasnya, bukan berarti bahwa Timwas masuk ke wilayah hukum dengan melakukan intervensi. Timwas hanya akan menguji kesimpulan sementara dari ketiga lembaga penegak hukum itu secara akademis, apakah kesimpulan mereka mempunyai argumentasi kuat atau tidak.

Mahfudz mengakui, selama ini Timwas memang terkesan tidak melakukan aktivitas yang berarti, karena beberapa kendala yang mereka hadapi. “Pertama, kemarin DPR reses. Kedua, masa persidangan sekarang sangat pendek, sudah akan berakhir 30 Juli ini,” kata politisi Partai Keadilan Sejahtera itu.

Selain itu, lanjut Mahfudz, pada rapat Timwas dengan kepolisian, kejaksaan, dan KPK yang digelar sebelum reses kemarin, telah diputuskan bahwa Timwas akan memberi waktu selama dua bulan — dengan tenggat waktu sampai 9 Agustus — kepada ketiga lembaga penegak hukum untuk mengintensifkan investigasi kasus Century. “Jadi rapat Timwas dengan penegak hukum memang belum akan dilaksanakan sebelum 9 Agustus. Tapi bukan berarti kami tak bisa memonitoring proses investigasi,” kata Mahfudz.

“Tidak ada istilah melupakan Century,” ujar anggota Timwas Bambang Soesatyo. Ia berpendapat, sejauh ini belum ada kemajuan atau langkah konkret dari institusi penegak hukum terkait kasus Century. “Kepolisian sibuk dengan Luna Maya-Ariel, kejaksaan sibuk dengan Yusril, dan KPK sibuk dengan Bibit-Chandra,” ujar politisi Golkar itu.

• VIVAnews
sumber : Vivanews